Kepahiang Pemerintahan

ADD menurun, DPRD Kepahiang Jawab Keluhan Apdesi dan PPDI Di Rapat Dengar

KEPAHIANG, Beritarafflesia.com – Senin (27/01/2020), DPRD Kepahiang gelar rapat bersama Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kepahiang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra, M.Si tersebut membahas terkait tuntutan kepala desa mengenai formulasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya justru berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut berimbas pada pemberlakuan PP No 11 tahun 2019 terkait Siltap (Penghasilan Tetap) dari masing-masing aparat desa.

Suasana rapat dengar DPRD bersama APDESI dan PPDI, Senin (27/01/2020)

“Selain mempertanyakan terkait berlakunya PP no 11, kami juga menayakan formulasi ADD. Kalaulah dialokasikan untuk gaji perangkat (dengan nilai ADD yang menurun), maka APBD (akan) terjadi defisit,” sampai Ferry Marzoni, Kepala Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang.

Menjawab keluhan tersebut, Andrian mengatakan bahwa formulasi ADD dalam level desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Terkait Siltap, Andrian menjelaskan pemberlakuan PP No 11 tahun 2019 mengenai penghasilan tetap perangkat desa belum bisa diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan rancangan APBD di tahun 2020 sudah disahkan.

“Jadi para kepala desa ini mempertanyakan terkait pengurangan anggaran ADD tahun ini, sementara anggaran ADD dianggarkan APBD TA 2020 meningkat dari tahun lalu. Namun yang jelas kita juga minta OPD menjelaskan terkait persoalan ini, namun terkait penerapan PP 11 Tahun 2019 tentang Siltap memang belum bisa diterapkan,” jelas Andrian.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fran Afico menjelaskan sistem alokasi ADD secara kesleuruhan mengikuti rumus yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah pusat, termasuk di Kabupaten Kepahiang.

“Formulasi penghitungan ADD naik dan turun signifikan, rumusan ini berdasarkan peraturan menteri keuangan. Pengalokasian ADD maupun DD pada desa dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemiskinan dan sejumlah ratio penunjang lainnya,” papar Fran Afico.(ADV/FD)

Suasana Rapat Dengar DPRD bersama APDESI dan PPDI, Senin (27/01/2020)

 

Share this:

Related posts

Pemprov Bengkulu Minta Dukungan Bersama Agar Pilkada Berjalan Kondusif

Berita rafflesia

Gubernur Gelar Vicon Bersama: Langkah Penanganan Kasus Dua Kluster Baru

Berita rafflesia

Kapolda Tanam Pohon Untuk Penghijauan, Gotong Royong Dengan Bupati Fery

Berita rafflesia

Leave a Comment