Kota Bengkulu

Advokat Tarmizi Gumay Somasi DPW PKS Agar Kosongkan Kantor

Kota Bengkulu, Beritarafflesia.com-  Menindaklanjuti somasi dan konflik terkait lahan dan bangunan kantor DPW PKS Provinsi Bengkulu, akhirnya tim Advokat /Konsultan Hukum Tarmizi Gumay & Partners melayangkan surat kepada Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera mengosongkan kantor yang saat ini masih ditempati DPW PKS Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :002/SK/TG PA/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 atas Nama SISWADI, sehubungan dengan surat tanggapan somasi dan teguran dari DPW PKS Provinsi Bengkulu Nomor 01/THA PKS/11/2021 tanggal 03 Februari 2021.

Siswadi yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum pada tahun 2010-2015 dan Wakil Ketua Umum tahun 2015-2020 DPW PKS Provinsi Bengkulu adalah memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan bangunan yang diduduki DPW PKS itu.

“Dimana pada faktanya sertifikat Hak Milik No. 01141 atas nama Siswadi dikuasai sepenuhnya oleh Klien kami yang secara hukum, Klien kami juga telah menunjukkan bukti kepemilikan yang masih atas Siswadi. berkaitan dengan jabatan kepengurusan partai yang pernah diberikan kepada klien kami sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 tidak ada kaitan dengan hak kepemilikan tanah beserta bangunan itu,” Kata Achmad Tarmizi Gumay selaku Kuasa Hukum Siswandi. Kamis (4/2/2021).

Lebih lanjut Tarmizi mengatakan bahwa kliennya itu telah membeli dan memiliki tanah dan bangunan tersebut sejak pada tahun 2019, “Apa yang didalilkan saudara tidaklah tepat dan jelas tidak saling berkaitan antara tanah beserta bangunan dengan jabatan yang pernah klien kami terima,” lanjutnya.

Sebelumnya Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu menyatakan sertifikat Hak Milik No 01141 proses balik nama ke atas nama sdr Siswadi adalah titipan pihak PKS Provinsi Bengkulu, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai bukti dan fakta yang digugat. Dalil-dalil tersebut hanyalah rekayasa dan retorika yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

“ Untuk itu kami meminta pihak PKS untuk segera membuktikan apa yang telah dalilkan berupa bukti surat kepemilikan atas lahan beserta bagunan yang diduduki saat ini, bilamana pihak PKS tidak dapat membuktikan dalam waktu 3×24 jam, maka kami memerintahkan PKS untuk mengosongkan lahan serta bangunan tersebut,: tegas Tarmizi. (pahri)

Share

Related posts

Sebagai BUMD Milik Pemkot, PDAM Berhasil Raih Predikat WTP

Berita rafflesia

Peringati Hari Pancasila Ditengah Covid-19, Gubernur Rohidin: Kita Mampu Melewatinya

Berita rafflesia

Dinas KUKM Provinsi Bengkulu bersama Stake Holder Keuangan Kolaborasi Laksanakan ToT Perluasan QRIS

Berita rafflesia

Leave a Comment