Lebong Pemerintahan

DBH Kabupaten Lebong Tak Kunjung Ditransfer, Utang Pemkab Capai Rp 30 Miliar

LEBONG, Beritarafflesia.com –Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lebong mampet dari provinsi. Sepanjang tahun 2019, tercatat hanya DBH triwulan I yang telah dibayarkan. Selebihnya yakni triwulan II, III dan IV, hingga saat ini belum juga ditransfer ke rekening kas daerah Kabupaten Lebong.

Imbasnya, Kabupaten Lebong mengalami defisit anggaran yang dengan total hutang mencapai Rp 30 miliar. Berbagai upaya sudah dilakukan pihak Pemkab, mulai dari menjalin komunikasi bahkan menyurati secara resmi pihak Provinsi untuk dapat segera menyalurkan anggaran yang semestinya sudah menjadi hak Kabupaten Lebong. Belum ada tanggapan yang berarti atas permasalahan tersebut.

Sekretaris daerah Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin, SH., M.Si, menyayangkan keterlambatan penyaluran (DBH) itu. Diakui Sekda, pihaknya sudah dua kali menyurati pihak Pemprov untuk segera merealisasikan penyaluran DBH untuk Kabupaten Lebong.

“Di tahun 2019 DBH kita cuma dibayarkan untuk TW I saja, selebihnya untuk TW II, TW III dan TW IV hingga saat ini belum juga ditransfer, entah dikemanakan uang itu,” tutur Mustarani.

Menurutnya, uang tersebut semestinya sudah harus disalurkan, mengingat DBH sudah ditetapkan dalam SK Gubernur untuk penyaluran triwulan dua dan tiga tahun 2019.

Mustarani mengatakan bahwa keterlambatanm tersebut berimbas Defisit Kabupaten Lebong semakin membengkak dan Pemkab pun harus terlilit hutang dengan para kontraktor.

“Gara-gara DBH belum ditransfer ini, defisit kita semakin membengkak dan kita pun harus terlilit hutang dengan para kontraktor. Kita sangat berharap dengan DBH ini, kita masih sangat tergantung dengan anggaran tersebut. Kami akan terus mempertanyakan sampai ada kejelasan,” pungkasnya.

Disambung Kepala Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, nilai DBH diperkirakan kisaran 12 milyar, dimana DBH triwulan II, III dan IV belum disalurkan sama sekali. Usaha mereka untuk menemu pihak Pemprov cenderung berbelit-belit.

“Kami sudah menemui Gubernur, tapi diarahkan menemui Sekda. Ketika berusaha menemui Sekda, tapi Sekda Provinsi tidak bisa ditemui dengan alasan yang tidak jelas. Kami juga sudah mendatangi pihak BPKD Provinsi, mereka juga belum bisa memberi keterangan dengan alasan pimpinan mereka sedang rapat,” ungkap Rudi.

Rudi juga mengatakan, SK Gubernur terkait DBH sudah diterbitkan, namkun dana tersebut belum juga masuk ke kas Kabupaten Lebong.

“BKD Lebong sudah memegang Sk gubernur terkait DBH TW II dan TW III yang mesti dibayarkan pada 2019, termasuk juga TW IV,”  imbuh Rudi.

Terakhir, pihak Pemkab Lebong mengancam akan langsung berkoordinasi dengan pusat apabila Pemprov masih belum memberikan kejelasan terkait dana tersebut. “Kita akan menyuratinya sekali lagi. Kalau tidak juga ada kejelasan, kita akan layangkan surat ke Menteri,” ungkap Sekda Mustarani. (Cecep)

Share this:

Related posts

DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Pidato Bupati Terpilih Periode 2021-2024

Berita rafflesia

Tujuh Fraksi DPRD BU Setujui Raperda Menjadi Perda ABPD 2021

Berita rafflesia

Di Hadapan Menkes Budi, Gubernur Rohidin Paparkan Kondisi RSKJ Soeprapto Bengkulu

Berita rafflesia

Leave a Comment