Headline Provinsi Bengkulu

Delapan Orang Diamankan Dalam Aksi Ricuh Di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu, beritarafflesia.com-dalam aksi Peringatan Hari Tani di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 24 September 2020.

“Total 8 orang yang diamankan dan di mintai keterangan, mereka dari Mahasiswa, dan aktivis pegiat lingkungan lainnya,” kata Kuasa Hukum peserta aksi, Saman Lating.

Delapan orang diamankan itu, yakni Ali Akbar, Suarli, Kelvin Aldo, Sugihar, Abdul, Zulhamdi, Yusup dan Febi Riansyah. Hingga berita ini ditulis, 8 orang itu masih diminta keterangan.

Informasi terhimpun, ricuh ini bermula saat ratusan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Bengkulu Berdaulat, yang berisi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Bengkulu, Petani, Walhi Bengkulu, Kanopi, dan Genesis melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Mereka menuntut agar DPRD Provinsi Bengkulu menyuarakan penolakan omnibus law RUU Ciptaker. Juga meminta wakil rakyat itu ikut menghentikan konflik agraria, kriminalisasi terhadap petani, meminta pemerintah tidak memperpanjang HGU yang akan habis, dan memberikan HGU dan IUP terlantar kepada rakyat.

Dalam aksi itu, Andy Wijaya, petani dari Desa Rawa Indah, Kabupaten Seluma mengatakan agar pemerintah bisa menjamin stabilitas harga hasil pertanian rakyat.

“Kami meminta pemerintah berpihak kepada rakyat,” tutur dia.

Di tempat sama, Olan Sahaya, Direktur Kampaye Kanopi menyoroti RUU Cipta Kerja. Ia mengatakan kehadiran RUU ini mengancam hilangnya matapencaharian 1,1 juta jiwa petani di Bengkulu. Selain karena massifnya penerbitan izin konsesi, krisis ekologis dan ketergantungan pemerintah dengan komoditi global dan tidak adanya jaminan harga hasil pertanian.

“RUU ini juga akan semakin memperdalam derita para petani,” kata dia.

Dia juga menegaskan omnibuslaw adalah bahaya paling nyata para petani dimana pun. RUU ini tak ubahnya sebagai wujud lain dari liberalisasi tanah. Kedepan, tanah-tanah produktif petani terus dirampas, petani terlempar dari ruang produksinya dan masuk lebih dalam pada situasi krisis yang multidimensional.

“Hari ini saja, praktik liberalisasi tanah telah berlangsung dan melahirkan beberapa konflik di berbagai wilayah provinsi Bengkulu,” tutur Olan.

Data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2020 menyebutkan di Bengkulu ada 8 letusan konflik dengan jumlah luasan 6484 hektare. Beberapa konflik agraria yang meletus adalah konflik antara rakyat di Seluma dengan PT. Sandhabi Indah Lestari, konflik antara rakyat di Kulik Sialang, Kaur dengan PT. Ciptamas Bumi Selaras, konflik antara rakyat di Malin Deman, Mukomuko dengan PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

Uli Siagian, Direktur Genesis menambahkan sejatinya, potensi konflik agraria di Bengkulu lebih besar dari itu. Data Genesis Bengkulu menyebutkan ada 312 desa yang menjadi titik rawan konflik sebab bertumpang tindih dengan 28 izin usaha pertambangan dan 41 hak guna usaha perkebunan. Tersebar di kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma dan Kaur.

“Karena itu, ditetapkannya RUU Cipta Kerja adalah bom waktu yang siap meledak,” kata dia.

Dia juga menjelaskan tentang masa izin HGU 90 tahun dalam RUU Cipta Kerja juga akan terus menerus mengancam kehidupan petani.

“Dua generasi keluarga petani kedepan akan terus hidup terjajah oleh perusahaan,” jelasnya.

Di Bengkulu terdapat lima perusahaan dengan total luas konsesi 20.103 hektar yang akan habis masa berlaku HGU-nya dalam rentan waktu 2020-2022. Artinya, ketika omnibuslaw disahkan dan negara mengakomodasi perpanjangan HGU perusahaan tersebut maka kelima perusahaan ini akan memperoleh izin untuk beroperasi hingga 90 tahun kedepan.

Ulik menilai RUU ini juga menjadi cermin praktik ketidakadilan. Impunitas terhadap perusahaan dengan menghapus kewajiban perkebunan untuk mengusahakan lahan perkebunannya dan menghapus sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya juga akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik agunan konsesi izin di bank.

“Hal ini tentunya juga akan semakin menghambat pelaksanaan reforma agraria,” kata Ulik.

Aksi demo itu kemudian berujung kericuhan. Berawal imbauan polisi meminta para demonstran bubar. Namun para demonstran itu tetap melakukan orasi. Akhirnya polisi mulai represif dengan menyemprotkan air watercanon, dan gas air mata. (**)

Share this:

Related posts

Wagub Dedy Resmikan Pertashop Pasar Pino Bengkulu Selatan

Berita rafflesia

Sosialisiasi UU Cipta Kerja, Plt. Gubernur Bengkulu: Universitas sebagai Kanal Suara Mahasiswa

Berita rafflesia

Update Covid-19 Bengkulu, Penambahan 4 Kasus Konfirmasi Positif dan 1 PDP

Berita rafflesia

Leave a Comment