Provinsi Bengkulu

GSPI, PMKRI dan Koperasi Bengkulu Berharap Gubernur Bertindak Tegas Terkait PERDA No 6 Tahun 2013

Bengkulu, Beritarafflesia.com- Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah yang memiliki proyek pertambangan, terbukti pada tahun 2013 lalu pernah mengeluarkan PERDA no 06  tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang sampai hari ini masih berlaku dan belum mengalami revisi atau perubahan.

Kehadiran Perda ini kemudian memunculkan pertanyaan disejumlah organisasi nasional dan koperasi di Bengkulu terkait kejelasan pelaksanaannya di lapangan. Organisasi itu adalah Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Provinsi Bengkulu, KOMDA PMKRI SUMBAGSEL,  dan Koperasi Raflesia Mandiri Persada, organisasi ini kemudian melaksanakan audiensi  dengan gubernur Bengkulu yang diwakili Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Bengkulu dan Asisten 3 pada Senin ( 5/4/ 2021)

Pada pertemuan tersebut ketiga organisasi ini kemudian mempertanyakan ketidakjelasan pelaksanaan Perda ini yang sudah hampir 8 tahun tidak dijalankan dengan semestinya.

Komda PMKRI Sumbagsel Alexander menjelaskan, dalam perda dijelaskan setiap hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum telah ditetapkan sebagai jalur khusus tidak boleh melewati beban tonase 8 (delapan) ton.  Namun selalu melewati batas maksimal.

“  Sampai hari ini belum ada jalur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah,khusunya pemda provinsi selaku penanggungjawab untuk hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang artinya ini bertentangan dengan Perda no 6 tahun 2013 ini.” Kata Alexkander

Alexander menjelaskan, Bahwa gubernur Bengkulu abai dan lalai bahkan tidak sanggup menjalankan tugas nya sebagai pemangku kebijakan di provinsi Bengkulu terkait pelaksanaan Perda ini, dan meminta dengan segera dan secepatnya gubernur Bengkulu mengambil kebijakan memberhentikan aktivitas kendaraan ini.

“ Karena sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan, dimana di bulan maret 2021 saja sudah terdapat banyak  kecelakaan bahkan ada yang meninggal akibat kendaraan yang tidak tertib dalam mengoprasikan kederaan lebih dari kapasitas, sehingga saat ini kondisi jalan mengalami rusak. Hal ini bisa merugikan pemerintah, jika Gubernur tidak segera bertintak tegas” Tegasnya

Diwaktu yang sama Ricky  Damanik Ketua koperasi Rafflesia mandiri persada mengungkapkan, Bahwa koperasi bersama masyarakat sudah berbagai macam cara berjuang untuk mendesak gubernur Bengkulu supaya menertibkan ini, namun jawaban yang kami terima dari gubernur hanya omong kosong yang tidak pernah dijalankan sesudah kami bertemu dengan gubernur.

“  Ini menjelaskan kalau gubernur Bengkulu itu pembohong dan penakut, yang takut dengan oligarki dan menindas rakyat kecil pengguna jalan. Kami sudah melaksanakan aksi besar-besaran juga tidak digubris oleh gubernur, kami bingung dengan sikap gubernur apakah gubernur sadar atau paham dengan permasalahan ini, ini adalah permasalahan besar yang membutuhkan sikap dan tindakan segera menyangkut nasib masyarakat banyak.” Tegas Ricky  Damanik damanik kepada media ini usai audensi di pemrov,senin (5/4/2021)

Ricky juga minta sekali lagi dengan gubernur untuk bersikap tegas secepatnya, kalau tidak kami akan melaksanakan aksi besar-besaran lagi dengan jumlah masa yang lebih banyak, biar kita saksikan masyarakat berdarah” memperjuangkan ini, mungkin ini yang di inginkan gubernur Bengkulu” Sambung Ricky.

Sementara itu ketua DPD GSPI Provinsi Bengkulu Jonson Manik dalam pertemuan yang di wakilkan oleh sekda tersebut dirinya dengan tegas, meminta  agar pemerintah provinsi Bengkulu secepatnya memanggil semua dinas dan instansi terkait untuk mendiskusikan permasalahan ini.

“ Kami meminta keluarkan pergub yang lebih teknis untuk mengatur penggunaan jalan ini. Karena perjuangan kami sebagai masyarakat juga akan dibawa ke KSP, dan kita sudah mengirimkan surat ke KSP, serta komunikasi terkait permasalahan ini. Kita ingin membangun provinsi Bengkulu agar supaya lebih baik” Tandas Jonson

Lanju Jonson” Kami mau pemerintah provinsi Bengkulu serius dan tegas melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif. Dan kami juga memberikan batas waktu kepada pihak gubernur Bengkulu untuk melakukan pertemuan dengan semua instansi terkait sebelum lebaran, supaya bisa diambil langkah cepat, karena masyarakat sudah sangat resah, banyak masyarakat yang menjerit dibawah, yang selama ini kita lihat gubernur tutup mata” Tutupnya

Menaggapi hal tersebut sekda provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengungkapkan,Dirinya sebagai pejabat pemerintahan belum bisa memutuskan kebijakan dan harus terlebih dahulu mendiskusikan kepada gubernur Bengkulu terkait aspirasi masyarakat ini.

“ Kami segera menindaklanjuti aspirasi organisasi dan masyarakat ini, dan saya akan secepatnya keordinasi kepada pak Gubernur” Ungkap Sekda Hamka.

Dari pantauan media ini, pertemuan antara pemerintah provinsi dengan organisasi yang tergabung dalam (GSPI) Provinsi Bengkulu dan Komda PMKRI Subagsesl  belum ada menemukan solusi konkrit, tampanya masih menunggu kepastian dari pihak Gubernur Bengkulu.dan pihak  GSPI, PMKRI bersama koperasi berkomitmen akan terus memperjuangkan masalah ini  sampai tuntas. Kemudian   Pertemuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,”(BR)

Share

Related posts

Wujudkan Kepedulian Pada Lansia, Iptu Nyarna Sumbangkan Sebagian Hartanya Untuk Kemanusiaan.

Berita rafflesia

Fraksi PKB DPRD Provinsi Suimi Fales: Dukung Pemprov Renovasi View Tower dan Tuntaskan 18 Program Unggulan

Berita Rafflesia

Gubernur Rohidin Suport, Beri Ruang Perlindungan Kepada Semua Suku

Berita rafflesia

Leave a Comment