Provinsi Bengkulu

Hj Tien Syafrudin Mantan Aktivis: Dukung Mahasiswa Tolak RUU Cipta Kerja

Bengkulu, Beritarafflesia.com- Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menuai penolakan dari mahasiswa dan publik. Gelombang demonstrasi pun terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Kota Bengkulu, Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinisi Bengkulu, Gelombang penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kian membesar seiring dengan pembahasan yang terus dilakukan DPR. Penolakan RUU Cipta Kerja tak lepas dari kekhawatiran publik karena rancangan tersebut diyakini akan membuka keran penderitaan masyarakat. Antara lain elemen buruh, petani, nelayan, dan lingkungan hidup, tak terkecuali pekerja kerah putih atau kantoran.

Mantan Ativis Bengkulu, Hj Tien Syafrudin mengatakan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman baru terhadap pekerja kantoran.

“Berdasarkan catatan yang dikutip dari Kompas terdapat beberapa pasal yang mengancam pekerja kantoran apabila RUU Cipta Kerja berhasil disahkan” Kata Hj Tien, di Kediammannya Pada Sabtu (10/10/20).

  1. Pemotongan waktu istirahat

Mengenai waktu istirahat, RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Pada Pasal 79 Ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. RUU ini juga menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun. Adapun pengaturan mengenai cuti panjang dalam RUU Cipta Kerja termaktub dalam Pasal 79 ayat (5). Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

  1. Pengupahan

Dalam RUU Cipta Kerja, terdapat dua poin yang nantinya akan berimbas langsung terhadap sistem pengupahan pekerja perkantoran. Misalnya, Pasal 88 B RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu. Berdasarkan pasal tersebut, pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Tak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan perhitungan upah per jam.

Lalu, Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. Pada poin ini, banyak pihak khawatir, melalui aturan ini, pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk upah minimum sektoral.

  1. Rentan PHK

RUU Cipta Kerja mengubah pula ketentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Melalui Pasal 56 Ayat (3), RUU Cipta Kerja mengatur bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. RUU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dengan kontrak kerja. Ketentuan mengenai perjanjian kerja PKWT dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan di-PHK karena pengusaha dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir.

Akan tetapi lanjutnya, pernyataan ini masih bersifat dugaan, sperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat Live melalui stasiun Televisi usai memimpin rapat terbatas secara virtual tentang RUU Cipta Kerja, bahwa Penolakan RUU Cipta Kerja pada dasarnya dilatar belakangi dis informasi atau hoaxs di media sosial.

“Pernyataan ini masih bersifat dugaan, masih bisa diperdebatkan dan dibantah untuk membuktian kebenaranya, serta pasti banyak yang membantah terkait dugaan ini, ” katanya. (D/R)

Share this:

Related posts

Kapolda Bengkulu Siap Bersinergi Dengan Bulog Salurkan Bantuan Beras Ke Masyarakat

Berita rafflesia

Targetkan Pemerataan Jaminan Kesehatan, Pemprov Perkuat Sinergi

Berita rafflesia

Pelaku Curas Di 14 TKP Berhasil di Bekuk Ditreskrimum Polda Bengkulu

Berita rafflesia

Leave a Comment