Bengkulu Selatan Pemerintahan

Isu Negatif Pasca Mutasi Besar-Besaran, Kadis Dikbud Bengkulu Selatan : HOAX

BENGKULU SELATAN, Beritarafflesia.com – Isu negatiF mulai bermunculan pasca mutasi 125 guru jenjang TK, SD, SMP Dinas Dikbud Bengkulu Selatan yang dilaksanakan pada hari selasa (07/01) lalu.

Isu-isu tersebut meliputi kepala sekolah tidak terima dipindahkan karena masalah umur, banyak guru ditempatkan di satu sekolah yang sama, adanya KKN, unsur kepentingan politik menjelang pilkada dan terakhir ini di isukan adanya  kepala sekolah yang belum memiliki NUKS sehingga sekolah yang dipimpinnya tidak akan mendapatkan bantuan dana tunjangan sertifikasi di tahun 2020.

Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan, Rispin Junaidi, membantah tegas semua isu tersebut.

“Sebenarnya saya tidak mau mengklarifikasi isu yang tersebar, namun saya akan meluruskan bahwa semua berita itu hoax, tidak benar, mutasi guru itu sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan kajian yang matang, semuanya sudah memenuhi syarat yang berlaku,” ujarnya.

Terkait isu salah satu persyaratan mendapatkan bantuan dana BOS dan dapat mencairkan TPG mulai tahun 2020 Kepala Sekolah harus mempunyai NUKS itu juga bareuy akan dilaksanakan di tahun 2021. Diketahui, terdapat 10 Kepala SD dan 2 Kepala SMP yang belum mempunyai NUKS akan tetapi mereka sudah mengikuti seleksi administrasi untuk ikut diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020 akan lulus.

“Saya kira bukanlah hal yang mudah karena sampai saat ini saja guru yang mendapatkan NUKS itu seluruh Indonesia belum mencapai 10 persen, pencairan dana BOS tahun 2020 ini sedikitlah berbeda diantaranya dana BOS ini langsung masuk kerekening sekolah dan harus sudah melengkapi SPJ tahun 2019 terlebih dahulu,” jelasnya lebih lanjut.

 

Rispin dalam kesempatan itu juga menjelaskan acuan untuk pencairan dana BOS tahun 2020. Yang terdiri dari 5 point yakni :

  1. Laporan penggunaan BOS tahun 2019 melalui laman web paling lambat pada tanggal 20 Januari 2020.
  2. Satuan pendidikan akan lakukan verifikasi data melalui lama web sebelum tanggal 20 Januari 2020.
  3. LPMP bersama Dinas Pendidikan mendorong agar satuan pendidikan segera mengisi laporan BOS dan lakukan verifikasi data yang telah diisi di laman web.
  4. Dinas pendidikan lakukan validasi data terhadap data yang telah dilaporkan ke laman web , jikan tidak dilaporkan maka akan menimbulkan kendala pada pelaksanaan penyaluran BOS tahun 2020.
  5. Berdasarkan yang telah dijelaskan data tersebut ditarik dan akan dituangkan dalam SK penetapan penerimaan BOS Triwulan tahun 2020.(A.Mur)

 

Share this:

Related posts

Kondisi Pandemi Covid-19, Walikota: Harus tetap Optimis, Silaturahim tidak Boleh Putus

Berita rafflesia

Satgas Covid-19 Terbentuk, Siap Action Tertibkan Masyarakat Sesuai Perwal 29

Berita rafflesia

DPUPR Kota Bengkulu Mulai Pelebaran Jalan Kelurahan Pasar Bengkulu

Berita rafflesia

Leave a Comment