Hukum Kota Bengkulu

KPK dan BPKP Provinsi Bengkulu Siap Awasi Dana Covid-19

Provinsi Bengkulu, Beritarafflesia.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, melalui video telekonferensi, Jumat, (08/05/2020).

KPK meminta keterangan mengenai hasil pantauan BPKP Bengkulu terkait proses penyaluran dana bantuan penanganan pandemik Corona Virus Disease (Covid-19), khususnya proses penyaluran dana jaring pengaman sosial.

Hadir dalam rapat koordinasi itu adalah Ketua dan anggota Tim Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, dan beberapa staf BPKP Bengkulu.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh KPK untuk mendapatkan informasi dari BPKP Bengkulu mengenai penyaluran dana jaring pengaman sosial, khususnya bantuan sosial (bansos).

KPK menemukan masalah utama dalam penyaluran bansos adalah pendataan informasi penerima, data yang belum update dari kabupaten/kota, termasuk data calon penerima bansos yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Informasi dalam DTKS harus dijadikan rujukan. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana proses pendataan dan penyaluran bansos itu,” kata Budi dalam keterangan rilisnya, Sabtu (9/5/2020).

Budi menjelaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan realokasi dana APBD untuk kepentingan penanganan bencana Covid-19. Jumlahnya, kata Budi, tidak sedikit. Realokasi anggaran tersebut dipusatkan kepada tiga fokus, yakni penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

Total alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan di Pemda Bengkulu adalah sebesar Rp 396 Miliar. Alokasi tersebut terdiri atas anggaran belanja dalam bentuk kegiatan sebanyak Rp 113 Miliar dan berbentuk belanja tidak terduga senilai Rp 283 Miliar.

Selanjutnya, total alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi adalah berjumlah Rp 71 Miliar. Alokasi tersebut terdiri atas anggaran dalam bentuk kegiatan sebesar Rp 2 Miliar, hibah/bansos sebanyak Rp 6 Miliar, dan belanja tidak terduga senilai Rp 63 Miliar.

Sedangkan, total alokasi anggaran untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial adalah berjumlah Rp 75,3 Miliar. Alokasi tersebut terdiri atas anggaran kegiatan sebesar Rp 1,3 Miliar dan belanja tidak terduga senilai Rp 74 Miliar.

Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, mengatakan bahwa Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Bengkulu. BPKP Bengkulu juga telah bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Kabupaten/Kota untuk pemantauan penyaluran dana penanganan Covid-19.

“Secara umum, kendala yang masih perlu dibenahi adalah pola koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana masih terlihat adanya tumpang tindih tugas OPD,” katanya.

Khusus penyediaan Jaring Pengaman Sosial, Iskandar menjelaskan, BPKP Bengkulu masih melakukan pembersihan data (data cleansing). Pihaknya sedang membandingkan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan data yang dimiliki Pemda Bengkulu.

“Hal ini untuk memastikan penduduk yang layak dapat bantuan atau yang tidak, termasuk data masyarakat yang terdampak dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terimbas bencana Covid-19,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Provinsi Bengkulu mendapatkan total anggaran Rp 62,1 Miliar untuk sebanyak 80.919 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Iskandar menyampaikan bahwa kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa adalah terlambatnya keputusan dari Bupati terkait siapa calon penerima BLT Dana Desa. Hal ini terjadi, menurut Iskandar, karena sebagian besar Bupati di Provinsi Bengkulu masih menunggu penyaluran program-program Jaring Pengaman Sosial, seperti PKH dan Bansos kepada para penerima yang berhak serta untuk menghindari penerima ganda.

“Penyaluran bansos di tengah bencana Covid-19 dapat digunakan sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk sekaligus memutakhirkan DTKS”, ujarnya.

Menutup rapat koordinasi, Budi mengingatkan bahwa KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Dalam SE tersebut, Budi menjelaskan, bahwa KPK merekomendasikan kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bansos dengan menggunakan data rujukan, yaitu DTKS.

“Tetapi, bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, bantuan tetap dapat diberikan. Namun, data penerima bantuan yang baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS,” pesan Budi. (**)

Share

Related posts

Terapkan Prokes Covid-19, Penerimaan Bakomsus Polri 2021 Perawat dan Bidan Masuki Rikmin Awal

Berita Rafflesia

Tekad Walikota, Program Ambulance Gratis Terasa Hingga ke Provinsi Tetangga

Berita rafflesia

DPRD Kota Laksanakan Hearing Dengan DPD REI Bengkulu

Berita rafflesia

Leave a Comment