Daerah Kota Bengkulu

Pemerintah Harus Memerhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Begkulu, Beritarafflesia.com – Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, serta Kepala BKN guna membahas kebutuhan jumlah guru yang semakin meningkat dan kejelasan nasib sebanyak 34.954 eks-guru honorer kategori 2 (THK-2)

Pasalnya, sudah satu setengah tahun para guru honorer tersebut belum juga diangkat sebagai PPPK dan belum juga ada kejelasan kapan pengangkatan itu dilakukan. Padahal saat ini kebutuhan jumlah guru terus mengalami peningkatan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan bahwa BKN belum bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka, apabila Peraturan Presiden (Perpres) mengenai gaji dan tunjangan PPPK tersebut belum dikeluarkan.

Anggota Komisi X Fraksi PAN, Dewi Coryati, menyoroti terkait kurangnya jumlah guru saat ini. Ia menilai dalam menghadapi kurangnya jumlah guru, pemerintah harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana guru dapat didistribusikan secara merata sehingga pemerintah tahu kebutuhan yang sesungguhnya di setiap daerah.

Ia juga menambahkan, selain distribusi guru yang harus dirancang Pemerintah harus memerhatikan kesejahteraan guru honorer. Guru honorer mengambil peranan penting dalam memenuhi kebutuhan jumlah guru saat ini. Ia memberikan contoh, pada daerah pemilihannya di Bengkulu, kebutuhan guru honorer tidak bisa dipungkiri.

“Dapil saya di Bengkulu, termasuk daerah yang rasio guru dengan siswanya rendah sehingga perlu adanya guru honorer. Guru PNS hanya sedikit, bahkan banyak di satu sekolah yang hanya satu atau dua orang selebihnya guru honorer. Saat ini hasil dari seleksi PPPK, hanya 40 guru honorer yang lolos, padahal di Bengkulu banyak sekali guru honorer yang digaji hanya 300 atau 500 ribu.“ ujarnya.

Terkait anggaran, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI memaparkan bahwa pihaknya sedang mengkaji dan akan mengusulkan skema alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran guru non-PNS di sekolah negeri ke depannya melalui BOS Plus.

“Usulan dari kami terkait anggaran untuk itu dengan adanya BOS Plus. BOS Plus ini terdiri dari dana BOS seperti pada umumnya ditambah dengan anggaran tambahan yang dialihkan dari Dana Alokasi Umum/ DAU” ujar Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemendikbud RI. (***)

Share

Related posts

10 Warga Isolasi Mandiri di Rumah, Mendapat Paket Sembako dari Wawali Dedy

Berita rafflesia

Polres Kepahiang Dorong 3 Desa Menjadi Kampung Tangguh

Berita rafflesia

Jelang STQH Provinsi Bengkulu ke XXVI, Pemkot Bengkulu Fokuskan Pembekalan Peserta

Berita rafflesia

Leave a Comment