Uncategorized

Proyek Jembatan Air Padang Mangkrak, PT AMMS Di Kenal Bermasalah

BENGKULU, Beritarafflesia.com – Proyek pembangunan jembatan Air Padang Kecamatan Lais Bengkulu Utara (BU) sampai sekarang belum juga rampung. Setelah diteliti, ternyata perusahaan pelaksana proyek senilai Rp 28,5 miliar tersebut merupakan perusahaan bermasalah.

Tiga direktur PT Adhitya Mulia Mitra Sejajar (AMMS) diketahui pernah terjerat kasus hukum. Pertama, di 2010 lalu Kejari Bintuhan menetapkan Direktur PT AMMS dengan inisial PT sebagai tersangka penggelapan kasus pembangunan jalan Pasar Rebo – Muara Dua Kabupaten Kaur lantaran ditemukan kerugian negara Rp 131 Juta.

Kedua, tahun 2012 direktur PT AMMS berinisial SY juga ikut dijebloskan ke penjara oleh Kejari Mukomuko terkait putusnya kontrak pembangunan jembatan gantung Pasar Sebalah. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 353 juta dari nilai proyek Rp 7 miliar.

Di tahun 2013, Direktur PT AMMS berinisial EI juga dijebloskan ke penjara oleh Kejari Kaur terkait pembangunan jalan Muara Sahung – Air Tembok senilai Rp 2,6 miliar. Diperkirakan kerugian negara Rp 1 miliar.

Selain itu ada tiga pekerjaan lain yang juga menjadi sorotan lantaran lambat dimulainya pekerjaan dan putus kontrak hingga pekerjaannya tidak selesai. Ketiganya merupakan proyek perbaikan jaringan irigasi Seluma senilai Rp 9,7 miliar. Selanjutnya pembangunan duplikasi jembatan Air Bengkenang Rp 15,5 miliar yang tidak selesai. Pembangunan jalan Napal Jungur – Timbuan dengan nilai proyek sebesar Rp 5,3 miliar yang pembangunannya terlambat.

Meskipun sudah terjerat sebanyak enam kasus terkait proyek, perusahaan tersebut masih mendapatkan paket proyek 2019 lalu dari Satker Kementerian PUPR Wilayah I Provinsi Bengkulu. Dengan nilain yang fantastis, yakni Rp 28,5 miliar, kini pembangunan jembatan tersebut mangkrak.

Menariknya, Kepala Satker Kementerian PUPR Wilayah I Provinsi Bengkulu Abdul Halim, ST, MT mengaku mengetahui jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bermasalah. “Kami paham PT AMMS itu bermasalah, tapi dia memang pemenang lelang dan berhak mendapatkan pekerjaan tersebut,” terangnya.

Ia menuturkan jika PT AMMS melakukan penawaran terendah dalam lelang yang digelar secara online. Dari Rp 35 miliar pagu anggaran yang dianggarkan Satker, PT AMMS menawar Rp 28,5 miliar. Perusahaan tersebut juga dinilai memenuhi syarat sehingga ia berhak mengerjakan proyek.

“Karena lelang ecara elektronik, jadi memang terbuka dan seluruhnya berdasarkan dokumen yang diupload secara elektronik. Siapapun pemenangnya, kita sahkan. Meskipun tahu perusahaan itu bermasalah,” paparHalim.

Halin tetap memastikan akan mengawasi pembangunan proyek sesuai kontrak perpanjangan pertama selama 50 hari. Jika memang progres pembangunan sesuai yang diharapkan dan pembangunan belum selesai, maka bisa diberikan lagi perpanjangan kedua selama 40 hari.

“Tapi jika tidak sesuai progres, akan kita stop kontrak dan menghitung sesuai dengan fisik yang ada di lapangan,” tegasnya.

Perusahaan juga akan dikenakan denda membayar Rp 1,4 miliar selama 50 hari perpanjangan waktu pelaksanaan. Hitungan denda tersebut adalah 1/1.000 dikalikan nominal kontrak atau Rp 28,5 Juta perhari. Besaran denda akan bertambah jika memang PT AMMS dan Satker setuju untuk dilakukan perpanjangan kontrak dengan masa denda 40 hari berikutnya.

“Dana baru kita bayarkan sebesar 30 persen. Nanti kita lakukan penghitungan jumlah fisik terakhir jika memang putus kontrak.” tutupnya (rian)

Share this:

Related posts

Surat Edaran Bupati Seluma, Wisata Tutup Selama lebaran

Berita rafflesia

Judul

Berita rafflesia

Pasang Lampu Jalan, Pemkot Komitmen Ambil Alih Pengelolaan Pantai Panjang

Berita rafflesia

Leave a Comment