Bengkulu Tengah Hukum

Proyek Jembatan Nasinonal III Benteng Bermasalah, Lsm Cahaya Akan Lapor Ke Aparat Hukum

Benteng,Beritarafflesia.com- Ketua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya kabupaten Bengkulu tengah (Benteng) Jhasa Putra.S.Ikom, sedang mempersiapkan laporan terkait proyek Pergantian Pembangunan  Jembatan Nasinonal III yang berada di desa Taba terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah diperkirakan fisik pekerjaan tersebut pada tahun 2019 hanya 60 % persen.

Ironisnya meskipun pekerjaan sudah habis massa waktu, sebagaimana  yang tertuang dalam kontrak kerja. terhitung mulai dari tanggal 12 april 2019  selama 264 hari kalender,tapi tahun 2020  pembangunan jembatan tersebut tetap dilanjutkan tanpa mekanisme yang jelas.,Hal ini disampaikan ketua LSM Cahaya benteng saat menyambangi redaksi BR Senin (20/1/2020)

“Seharusnya pekerjaan jembatan nasional tersebut sudah tuntas di akhir desember 2019 lalu sesuai  denagn kontrak kerja, tapi kenapa sampai tahun 2020 pekerjaannya masih tetap dilanjutkan,saat di tanya kepada pengawas lapangan dari pihak perusahaan kontraktor mengaku tidak mengetahui prosedur yang sebenarnya,,seolah-olah mereka menutupi persoalan yang terjadi dalam proyek tersebut. sedangkan anggaran cukup besar mencapai senilai Rp. 49 Miliar sumber dana dari APBN Murni, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan perencanaan.”Ungkap Jhasa

Jhasa pun menilai bahwa Pembangunan  Jembatan Nasinonal III tersebut terindikasi telah mengangkangi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Tentang kesepakatan proses perpanjangan jangka waktu kontrak dengan mengaddendum kontrak sesuai kesepakatan pemberian kesempatan waktu, maka kepada penyedia diwajibkan memperbaharui jaminan pelaksanaan (apabila ada), dengan nilai sebesar denda hari keterlambatan.

“Jika pihak kontraktor sepakat dengan instansi terkait sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender, sebelum ditanda-tangani kedua belah pihak seharusnya memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan dengan menambah nilai jaminan pelaksanaan dari 5% hingga menjadi 9% dari nilai  kontrak, tapi ketika  waktu penyelesaian pekerjaan nilai denda akumulasi kurang dari 5% kontrak, maka jaminan pelaksanaan tetap 5% hanya jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan yang harus diperpanjang oleh penyedia”jelasnya Menambahkan

Lanjut Jhasa” Keterlambatan pekerjaan merupakan suatu hukuman yang harus di bayar oleh pihak kontraktor,karena akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dapat menyebabkan munculnya kerugian negara yang cukup besar, maka dari itu sesuai dengan temuan dilapangan, kami sudah mempersiapkan data untuk melaporkan indikasi penyimpangan dalam proyek ini ke pihak yang berwajib”Tutup Jhasa

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke pihak pengawas lapangan dari kontraktor PT.Asria Jaya Pikri menyampaikan, Dirinya mengaku  tidak tahu bagaimana mekanisme kontrak pekerjaan terkait keterlambatan dalam proyek jembatan nasional III tersebut.

“ saya hanya mengawasi,masalah kontrak kerja itu saya tidak tahu seperti apa mekanismenya, mungkin  atasan saya yang lebih tau tentang keterlambatan atau penambahan waktu tersebut.Ucap Pikri dengan singkat” (Js)

 

Share this:

Related posts

Hadiri P4GN Dedy Wahyudi Sampaikan Bahaya Narkoba

Berita rafflesia

Sidang Kasus Suap Benur, Hari Ini Jaksa KPK Hadirkan 9 Orang

Berita rafflesia

Tangulangi Bencana Longsor Desa Penum, BPBD Dan PUPR Provinsi Bengkulu Turunkan 2 Alat Berat

Berita rafflesia

Leave a Comment