Nasional Pemerintahan

Putusan MK, Debt Collector Sita Kendaraan Harus Melalui Pengadilan

Beritarafflesia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terkait peraturan yang mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan sukarela oleh debitur mesti mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan ditetapkan pada 6 Januari 2020 lalu.

Menurut UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

“Selama ini proses eksekusi objek Jaminan Fidusia khusunya untuk kendaraan jenis motor oleh kreditur (Leasing) melalui Debt collector hanya menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia saja. Seharusnya, pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement), kreditur harus (terlebih dahulu) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk bisa melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut,” papar praktisi hukum, Dede Frastein, SH., pada Sabtu (11/01/2020).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik benda bertindak sebagai pemberi fidusia (kreditur), sementara penerima fidusia (debitur) adalah pihak yang mempunyai piutang dan memberikan suatu objek sebagai jaminan, dalam hal ini disebut sebagai jaminan fidusia.

“Makanya sering terjadi praktek (yang sifatnya) perampasan, yang mana eksekusi semacam itu tidak dibenarkan oleh hukum,” sampai Dede yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia wilayah Bengkulu ini.

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dengan keluarnya putusan MK ini, masyarakat sudah dapat teredukasi untuk tidak terintimidasi dengan debt collector dan/atau perusahaan leasing. Leasing dalam hal ini tidak bisa lagi seenaknya,” tutupnya.(Cecep)

Share this:

Related posts

Melalui Musrenbangcam Kecamatan Lais Siap Mendukung Rencana Pembangunan Di Tahun 2022

Berita rafflesia

Serah Terima BPD Desa Raja Dihadiri Oleh Babinsa Ngabang

Berita rafflesia

Dandim 1201 Berharap Pembangunan Rumah Warga Tidak Layak Huni Berjalan Lancar

Berita rafflesia

Leave a Comment