DPRD PROVINSI BENGKULU Provinsi Bengkulu

Rakor, Usin Minta Tim Ciptakan Perda Demokratis, dan Wujudkan Produk Hukum Berpihak Pada “Rakyat”

 Bapemperda Provinsi, Kota dan Kabupaten, menggelar acara Serasehan dan Rapat Koordinasi

Beritarafflesia.com – Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Bengkulu menggelar acara Serasehan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Bapemperda Kota/Kabupaten di Hotel Horizon Bengkulu, Senin (21/11/2022).

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengungkapkan, Pembahasan dalam rapat Koordinasi ini berfokus terhadap pembahasan Perda berbatas waktu yang telah diatur Undang-undang (UU).

Bapemperda Provinsi, Kota dan Kabupaten, menggelar acara Serasehan dan Rapat Koordinasi

” Tujuan kita melakukan Serasehan dan Rapat Koordinasi (Rakor) ini, untuk mewujudkan Produk Hukum yang Demokrasi dan Perpihak kepada Rakyat. Karena erdasarkan penelusuran kami bahwa Bapemperda di kabupaten/kota dengan Bapemperda Provinsi Bengkulu belum menunjukkan harmonisasi terkait pembentukan Perda,” Ungkap Usin yang merupakan sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bengkulu.

Usin juga menuturkan, di Provinsi Bengkulu ada sebanyak 19 Perda yang terdampak dari lahirnya Undang-undang Omnibus Law dan peraturan yang lainnya.

“Ke depan pembahasan Perda ini harus ada harmonisasi dan simplifikasi sehingga dapat memotong birokrasi,” ungkap Usin.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Usin Abdisyah saat Memaparkan Produk Hukum

Selain itu Usin menyebutkan, bahwa Undang-undang (UU) yang harus diprioritaskan pembahasan yakni, Perda RT/ RW, perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan  pembuatan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, Pembetukan Perda penerimaan keuangan dana pusat dan daerah.

“Dari sini ada pengabungan sebanyak 4 Perda yakni, Perda pajak, Perda retribusi jasa umum, Perda retribusi jasa khusus, dan Perda retribusi jasa usaha menjadi Perda pajak retribusi daerah,” beber Usin.

Usin meminta melalui rakor tersebut, Bapemperda Provinsi bersama Bapemperda kabupaten/kota, Kabag hukum dan biro hukum untuk vs membuat Perda yang demokratis.

“Jadi, berikan ruang aspirasi dan partisipasi publik, serta stakeholder terkait dalam penyusunan, pembahasan, sosialisasi terhadap Raperda sebelum disahkan,” tukas Usin.

Turut hadir dalam acara rakor tersebut yakni,  Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi,  perwakilan Biro Hukum kabupaten/kota, Kabag Hukum kabupaten/kota, dan Kemenkumham Bengkulu. (CW)

Share

Related posts

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila

Berita rafflesia

Menkes Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap II terhadap Lansia di Bengkulu

Berita rafflesia

Pansus DPRD Provinsi Sukses Rampungkan Rancangan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Berita Rafflesia

Leave a Comment