advertorial Bengkulu Selatan

Sampaikan Hasil Kerja, Pansus II DPRD BS Gelar Paripurna Internal

Bengkulu Selatan, beritarafflesia.com-  Hari ini Senin (22/6/2020), Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Bengkulu Selatan dalam hal Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyampaikan hasil kerja.

Penyampaian hasil kerja Pansus II yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi tersebut, digelar melalui rapat paripurna internal yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, SE didampingi Waka II, Dendi Man Tarmizi, SE, SH serta diikuti oleh Anggota DPRD.

Laporan hasil kerja tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Pansus II DPRD, Nissan Deni Purnama, SIP yang bertindak sebagai juru bicara pansus. Setelah dibacakan, hasil kerja pansus diserahkan ke unsur pimpinan untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati Bengkulu Selatan, dalam bentuk rekomendasi lembaga DPRD.

Ketua Pansus ASN DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama SIP menyatakan dalam rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan bahwa terdapat kejanggalan dalam mutasi ASN yang dilakukan Pemerintah Bengkulu Selatan.

Selain itu ditambah dengan pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak dapat menjelaskan ketika Pansus meminta dokumen kelengkapan mutasi.

“Kami juga mendesak Bupati untuk segera mengembalikan ASN yang proses mutasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta agar dapat diselesaikan selama 14 hari. Apabila tidak diindahkan oleh pihak eksekutif, maka DPRD Bengkulu Selatan akan menyurati Menteri Dalam Negeri”, kata Nissan.

Hal tersebut terkait dengan carut-marutnya pelaksanaan mutasi, promosi dan pembebasan ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor: 820/321 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 yaitu membebaskan  55 ASN dari Jabatan Administrator dan Pengawas tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Atas permasalahan tersebut KASN telah menerbitkan rekomendasi Nomor:  B-2958/KASN/9/2019 tanggal 5 September 2019 yang substansinya adalah merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan agar segera mengembalikan ke jabatan semula atau jabatan yang setara terhadap 55 ASN tersebut.

“Belum sempat memenuhi janjinya untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN, ternyata Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi melakukan lagi mutasi, promosi dan demosi lagi terhadap para ASN melalui Keputusan Nomor: 820-10 Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Tiga ASN yang sebelumnya telah dikembalikan ke jabatan dengan eselon setara, ternyata dibebaskan lagi tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sementara itu Komisioner Bidang Pengisian JPT Wilayah I Dr. Rudiarto  Sumarwono dalam menanggapi permasalahan tersebut menyampaikan bahwa KASN menyambut baik dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah menerbitkan rekomendasi melalui Pansus ASN dan sejalan dengan rekomendasi KASN.

Hal ini membuktikan bahwa antara KASN dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan saling bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola sumber daya aparatur di wilayah ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Sistem Merit, sekaligus memberikan perlindungan terhadap para ASN yang tidak melakukan kesalahan.  Langkah KASN ini sekaligus melindungi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar tidak melanggar  ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian roda pemerintahan berjalan dengan lancar, pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik yang akhirnya kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan dapat meningkat. 

Rudi Sumarwono juga sangat berharap bahwa praktik yang baik ini dapat menjadi role model bagi DPRD di Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam tata kelola sumber daya aparatur di daerahnya masing-masing. Namun yang sangat penting adalah realisasi Bupati Bengkulu Selatan untuk segera  menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Secara terpisah Asisten Komisioner Bidang JPT I Sumardi, SE, CA, M.Si menjelaskan bahwa atas permasalahan pembebasan ASN dari jabatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim KASN telah melakukan investigasi melalui tahapan telaah, analisis kasus dan klarifikasi terhadap para pihak atas permasalahan tersebut sehingga berujung terbitnya rekomendasi KASN. Simpulannya adalah adanya pelanggaran prosedural dalam pembebasan ASN dari jabatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. (Adv)

 

Related posts

Miliki Inovasi Layanan Terbaik, Perkembangan RSHD Kota Bengkulu Makin Pesat

Berita rafflesia

Pemda Lebong Melaksanakan Vaksinasi Covid-19 di Halaman Kantor Bupati Lebong

Berita rafflesia

DPRD Kota Bengkulu Rapat Paripurna LKPJ Digelar Pekan Depan

Berita rafflesia

Leave a Comment