Kota Bengkulu Pemerintahan

Seminar Dialog Publik, Pahami Omnibus Law Di Kalangan Pekerja Milenial

Bengkulu, Beritarafflesia.com – Omnibus Law semakin santer terdegar di berbagai media Tanah Air. Dimulai dari pidato Presiden Jokowi setelah dirinya dilantik menjadi presiden per tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Tujuan besar dibentuknya Omnibus Law menurut Hendra Soenardi pengaca dari Firma Hukum adalah sebagai solusi untuk megatasi rumitnya birokrasi instansi pemerintah yang memunculkan ketidakpuasan investor

Membahas seluk beluki pemangkas Undang-Undang , Seminar dan Dialog Publik Pro Kontra Dalam Memahami Omnibus Law Pada Sektor Ketenagakerjaan di Bengkulu berlangsung di Hotel GTC Bengkulu, Sabtu (29/02/2020).

Dalam seminar dan Dialog Omnibus Law digagas oleh Komunitas Harapan Indonesia (Harpindo) menghadirkan sejumlah Narasumber dari Disnakertran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Akademisi Unib.

Tak sedikit masyarakat yang menolaknya  namun  segelintir orang masih menerimanya, atas hal ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Sudoto menyampaikan secara gamblang bahwa Omnibus Law sebagai bentuk memudahkan regulasi.

” Menuju negara berkembang perlu regulasi yang memudahkan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kerja, yang jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan berpihak kepada masyarakat,” ujar Sudoto.

Sudoto menilai Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

” RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan peluang bagi pekerja milenial, di mana upah minimum tidak boleh diturunkan, dan pihak pengusaha tidak dapat melakukan penangguhan upah, sehingga tidak ada alasan penolakan bagi seluruh pihak. Dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja maka upah minimum di Provinsi Bengkulu akan sejajar dengan daerah lainnya karena dinilai berdasarkan ekonomi daerah. Sedangkan terkait isu pergantian upah minimum menjadi upah perjam adalah tidak benar, di mana upah perjam diberikan hanya untuk tenaga ahli,” jelas Sudoto.

Ditambah Ketua Umum Harpindo, Lubis, saat ini pihaknya tengah mendiskusikan hadirnya Omnibus Law. Lubis mengatakan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja belum ada maka sangat tidak masuk akal bila sudah terjadi penolakan.

” Maka diskusi seperti ini merupakan kegiatan positif yang dapat dijadikan contoh untuk mensosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Terus kita kaji dengan mengajak berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah dan masyarakat agar menemukan titik terang dari Rancangan Undang-Undang ini,” Sampainya.(Rian)

Share this:

Related posts

Sesda Bengkulu Selatan Minta Camat dan Kades Proaktif Dukung Program Posyandu

Berita rafflesia

Konflik Pasar Panorama Menyebabkan Korban Meningal Dunia

Berita rafflesia

Kepengurusan Bangunan Pasir Putih Diserahkan Ke Pemkot Bengkulu

Berita rafflesia

Leave a Comment