Kaur Pemerintahan

Sengketa Lahan Pantai Laguna Samudera Berlanjut, BPN : Masih Dikaji Ulang

KAUR, Beritarafflesia.com – Sengketa lahan Pantai Laguna masih berlanjut. Terdapat beberapa warga yang mengaku bahwa lahan pantai tersebut merupakan lahan mereka yang didapat berdasarkan ahli waris. Merasa bahwa pemerintah masih mengabaikan hak mereka, warga yang mengaku sebagai ahli waris tersebut mengancam akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bintuhan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Kaur kembali menggelar pertemuan pertemuan dengan pihak terkait di ruang Sekda pada Kamis (06/02/2020). Diskusi tersebut digelar dalam rangka mencegah pengurangan wisatawan didaerah Pantai Laguna Samudera akibat status lahan yang masih belum jelas.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sekda Kaur, H Nandar Munadi SSos MSi. Beliau mengatakan, dengan potensi wisata Pantai Laguna yang setara dengan taraf internasional, alangkah baiknya agar segala bentuk permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan secepatnya. Karena itu, ia akan memastikan bahwa hasil pengukuran ulang dan pemasangan patok tapal batas di lokasi wisata pantai Laguna akan dilakasanakan dengan sebaik-baiknya.

“Supaya tidak ada keraguan lagi, agar dilakukan pembuatan sertifikat atas nama Pemkab Kaur dan karena sudah menjadi destinasi wisata, Pantai Laguna tetap dibuka, jangan sampai berhenti terkendala dengan status yang belum jelas,” jelas Nandar.

Dijelaskan oleh Nandar, masalah ini kembali mencuat akibat pihak ke-3 yang mengelola Pantai Laguna Samudera habis kontrak. Muncul somasi terhadap Pemrintahan Desa karena dianggap membuat regulasi sendiri. Karena itu, Pemda Kaur turun tangan langsung untuk mengambil alih lahan tersebut.

Hasil pengukuran lahan sepadan Pantai milik negara 100 meter dari pantai hampir 90% masuk Garis Sepadan Pantai (GSP).“Saat ini untuk sementara waktu lahan Laguna masih dikelola oleh Desa Merpas menunggu verifikasi dan Pemkab Kaur. Kita berharap BPN melakukan kajian.” Jelasnmya lagi.

Pihak BPN mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan kajian ulang. “Berdasarkan peraturan Kepres tahun 2004, Pemda memegang kendali atas regulasi dari sembilan kewenangan, namun hal ini tentunya masih perlu dilakukan kajian ulang lagi,” jelasnya

Hadir pula dalam pertemuan tersebut yakni yang dihadiri Asisten I, Zailan, SPd, Staf Ahli Bagian Hukum Drs. Bahasim, M.TPd, Kadis Parpora Kaur, Jon Harimol, serta beberapa pihak terkait yakni Kasat Intelkam Polres Kaur Iptu Tomson Sembiring SH, Perwakilan Inspektorat Rudi Saputra, Perwakilan BPN Kaur, Bagus Riyanto serta yang lainnya.(EM)

Share this:

Related posts

Ribuan ‘Honorer’ Pemprov Bengkulu Bakal Peroleh Bantuan 600 Ribu/Bulan, Termasuk Guru

Berita rafflesia

Saat Diperiksa, MI Bingung Uang KONI Yang Dipakai Sampai 11 M

Berita rafflesia

Didampingi Ketua BaZnas, PLT Walikota Salurkan 11 Ribu Tas Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP Ke Disdik

Berita rafflesia

Leave a Comment