DPRD KOTA BENGKULU Kota Bengkulu

Terindikasi Pelanggaran Kode Etik, Anggota DPRD Kota Ariyono Gumay Di Laporkan Fraksi PAN Ke BK

BENGKULU.Beritarafflesia.com – Anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay Dilaporkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bengkulu,Ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bengkulu.

Laporan tertulis yang telah ditandatangani oleh Ketua Fraksi PAN, Kusmito Gunawan, tertanggal pada 3 Februari 2020.

Berikut adalah petikan laporan Fraksi PAN:

“Sehubungan dengan surat sdra  Ariyono Gumay pada tanggal 28 Januari 2020 nomor: 01/I/ARI/2020 perihal pembekuan anggaran pembangunan balai kota/rumah dinas Wali Kota Bengkulu, bersama dengan ini Fraksi PAN telah mengkaji dan menganalisa surat tersebut, bahwa terdapat indikasi pelanggaran kode etik, pada isi surat yang tertera tersebut sebagai berikut:

  1. Berdasarkan tata tertib DPRD Kota Bengkulu bahwa, Anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan menggunakan Kop DPRD Kota Bengkulu dan nomor surat serta menyampaikan ke pihak luar DPRD Kota Bengkulu.
  2. Menyangkut dengan isi materi surat tersebut mengenai yang menyatakan bahwa “Tidak pernah melalui proses pembahasan”, Fraksi PAN telah mengklarifikasi kepada Anggota Banggar dari Fraksi PAN dan beberapa fraksi-fraksi lain yang mengatakan dengan tegas bahwa materi/isi surat tersebut tidak benar.

Karena itu, kami dari Fraksi PAN meminta Ketua DPRD melalui Badan Kehormatan DPRD Kota Bengkulu agar segera  menindaklanjuti sebagaimana indikasi pelanggaran kode etik tersebut, dan sekaligus surat ini sebagai surat laporan pengaduan.

Anggota DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay sebelumnya meminta anggaran untuk pembangunan rumah dinas Wali Kota Bengkulu dibekukan karena dinilai unprosedur atau tidak melalui mekanisme penggangaran sebagaimana mestinya.  Hal itu disampaikan oleh Ariyono Gumay melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan.

Di Dalam surat tertulis  pada 28 Januari 2020 tersebut, Anggota DPRD Kota bengkulu Ariyono menyampaikan bahwa anggaran pembangunan lanscape, pekerjaan outdour dan indor balai kota sebesar Rp 10 miliar dan pembangunan gedung balai kota Rp 25 miliar pada ABPD 2020 tidak pernah melalui pembahasan di TAPD dan Banggar DPRD Kota Bengkulu. Untuk diketahui, anggaran itu berada di pos Dinas PUPR Kota Bengkulu.

“Berkenaan dengan hal itu, maka kami minta kepada  Pak Wali Kota membekukan atau tidak menggunakan anggaran tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Apabila anggaran tersebut sangat dibutuhkan, maka disarankan dapat diusulkan saat pembahasan ABPD Perubahan 2020 nanti,” Dalam surat tertulis Ariyono Gumay. (fahri)

 

Share this:

Related posts

Pemkot Raih Penghargaan Pelayanan Publik Predikat B dari Kemenpan RB

Berita rafflesia

Peduli Masyarakat,Koprasi Rafflesia Mandiri Perkasa Akan Gelar Aksi Demo Ke Pemprov

Berita rafflesia

Menyikapi Persoalan PJU, Dishub Kota Bengkulu Gelar Rakor Bersama PT PLN

Berita rafflesia

Leave a Comment