Nasional

UU Cipta Kerja Dorong Transformasi Ekonomi Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. PLate menyampaikan sambutannya dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Kemenkominfo meluncurkan Gernas BBI dengan mendorong transformasi digital di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) melalui pemberian stimulus maupun fasilitasi UMKM dan ultra mikro sekaligus mendorong kesadaran konsumen Indonesia memanfaatkan teknologi serta membeli produk dalam negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Beritarafflesia.com- Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan upaya reformasi struktural untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Tujuannya, adalah semata-mata memberikan peningkatan kesejahteraan bagi setiap individu.

“Secara menyeluruh undang-undang ini adalah bagian dari reformasi struktural dalam rangka transformasi sektor ekonomi nasional kita,” ujar Menteri Johnny Gerard Plate ketika berdiskusi dalam program TV Indonesia Lawyer Club (ILC), pada Selasa (20/10/2020).

Menurut dia, pemerintah dan DPR telah merumuskan berbagai pasal dalam perundangan ini dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemangku kepentingan. Semuanya diberikan ruang untuk diskusi terkait dengan substansi yang terkandung dalam perundangan Cipta Kerja, agar dapat diakomodir aspirasinya.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, merupakan upaya niat baik dari pemerintah, agar setiap individu masyarakat dapat menerima adanya perundangan ini. Ia mengakui, memang masih terdapat celah yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat, tidak mungkin sebuah produk perundangan dapat sempurna sepenuhnya, pasti terdapat kekurangannya. Oleh karena itu, setiap masukan yang berkaitan perundangan Cipta Kerja akan ditampung. Kemudian, pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam untuk mensinergikannya ke pembahasan selanjutnya dalam tingkat aturan turunannya.

“Komentar yang disampaikan untuk menjadi masukan yang baik untuk menyempurnakan undang-undang ini di pembahasan tingkat berikutnya yaitu di tingkat PP atau aturan turunan lainnya seperti Perda. Sejauh tidak merubah atau tidak menambah dalam lingkup undang-undang yang disahkan,” katanya.

Jhonny meyakini, dampak dari perundangan Cipta Kerja akan dinikmati oleh banyak masyarakat dalam waktu tiga sampai empat tahun kedepan. Masyarakat dapat merasakan efek positif yang disebabkan oleh perundangan dalam berbagai sektor ketika melakukan kegiatan produktif.

Artinya, investor akan berdatangan ke Indonesia dengan adanya kemudahan yang ditawarkan melalui perundangan ini. Banyaknya investasi di dalam negeri akan membuat lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat Indonesia.

“Undang-undang ini akan mendorong kemampuan Indonesia untuk tata kelola ekonomi dalam negerinya sendiri dan membuka ruang friendly investment climate. Sehingga, mendorong investasi dari mana saja tidak selalu harus dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri kita,” kata Jhonny.

Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak Covid-19. Dampak pandemi membuat berbagai sektor perekonomian Indonesia terkontraksi secara tajam. Melalui perundangan ini menjadi suplemen segar yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tumbuh positif dalam beberapa waktu kedepan.

“Ditemukannya Covid-19 dan implikasinya begitu besar terhadap ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Undang-Undang ini menjadi begitu relevannya untuk melakukan akselerasi,” pungkasnya.

Share

Related posts

Evaluasi Akhir Tahun, SMSI Dukung Polisi Siber Diaktifkan

Berita rafflesia

Jembatan Penghubung Desa Rusak, Koramil Air Besar Turunkan Babinsa Perbaiki dengan Warga

Berita rafflesia

Curah Hujan Tinggi, Babinsa Pantau Sungai Menyuke

Berita rafflesia

Leave a Comment